Tag Archives: JOKO WIDODO

Berita Viral

Jokowi : Presiden Boleh Kampanye

Kamis (25/1/2024)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengumumkan bahwa dirinya memiliki hak untuk berkampanye mendukung salah satu Pasangan Calon (Paslon) Presiden Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Jokowi pada acara di Pangkalan TNI AU Halim,
Menurut Jokowi, tindakan berkampanye dan mendukung paslon dalam konteks Pemilu 2024 adalah hal sah dan diperbolehkan. Namun, Presiden menekankan bahwa kampanye dilakukannya tidak boleh menggunakan alat negara sebagai sarana promosi.

Seperti dikutip dari YouTube Airmen TV Dispenau. Namun, ia menambahkan bahwa kampanye yang dilakukannya harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukannya selama kampanye akan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh aturan yang berlaku. “Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, maka tidak. Sudah jelas itu,” tegasnya.

Sebagai catatan penting, Jokowi menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan kampanye atau tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan aturan yang berlaku, dan keputusan tersebut merupakan hak individu masing-masing. “Tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing,” tambahnya.
Pernyataan Jokowi ini mencerminkan sikap transparansi dan kepatuhan pada aturan dalam proses politik, sambil memberikan ruang bagi partisipasi individu dalam mendukung calon presiden pilihannya. Dengan menekankan larangan penggunaan alat negara selama kampanye, Jokowi memberikan contoh integritas dan menjaga netralitas institusi negara dalam konteks pesta demokrasi yang akan datang.

Tanggapan Mahfud MD Terhadap Pernyataan Presiden Jokowi Tentang Izin Kampanye

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengizinkan para pejabat, termasuk presiden dan menteri, untuk melakukan kampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Meskipun enggan memberikan tanggapan lebih rinci, Mahfud MD menunjukkan sikapnya yang bijak dalam menghadapi isu ini.

Pada suatu kesempatan, Mahfud MD menyatakan bahwa dia tidak berencana untuk memberikan komentar lebih mendalam mengenai pernyataan Presiden Jokowi. Dengan bijaknya, ia memilih untuk tidak terlibat dalam polemik yang mungkin timbul dari pernyataan tersebut. Sikap hati-hati ini mungkin mencerminkan kebijaksanaan seorang pejabat tinggi yang ingin menjaga ketertiban dan stabilitas dalam pemerintahan.

Meskipun Mahfud MD enggan memberikan tanggapan lebih lanjut, ia menilai bahwa pernyataan Presiden Jokowi tidak akan memperkeruh suasana. Sikap optimis ini bisa mencerminkan keyakinannya pada kemampuan pemerintahan dan masyarakat dalam mengelola perbedaan pendapat secara damai dan teratur.

Pernyataan Presiden Jokowi tentang Izin Kampanye bagi pejabat tinggi negara sejalan dengan semangat demokrasi menghargai hak setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, pentingnya menjaga netralitas dan tidak menyalahgunakan fasilitas negara tetap menjadi prinsip yang harus dipegang teguh.
Tanggapan Mahfud MD terhadap pernyataan Presiden Jokowi akan memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Dengan sikap yang tidak memperkeruh suasana, diharapkan pula bahwa masyarakat dapat mengambil manfaat dari dialog dan diskusi konstruktif untuk membangun negara yang lebih baik.

Baca Juga : Contekan presiden : Gibran Rakabuming Thomas Lembong

Berita Viral

Pemakzulan Hot Isu Presiden Joko Widodo

Pemakzulan Presiden
Tak ada yang lebih mengguncang dunia politik daripada isu Pemakzulan Presiden. Proses ini melibatkan pendongkelan seorang pejabat publik dari jabatannya, terutama pejabat yang memiliki kekuasaan politik tertinggi. Namun, di balik keinginan politik untuk memakzulkan seorang presiden, terdapat prasyarat yuridis yang ketat serta mekanisme dan proses yang harus dijalani.

Pemakzulan presiden bukanlah keputusan yang bisa diambil dengan sembarangan. Di negeri kita, proses memiliki syarat substansi pelanggaran yuridis yang harus dipenuhi. Hal ini berarti bahwa tidak hanya bersifat politis, melainkan juga didasarkan pada pelanggaran hukum yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses Pemakzulan Presiden memerlukan bukti-bukti konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang signifikan. Oleh karena itu, sebelum mencapai tahap pemakzulan, perlu ada penyelidikan dan pengumpulan bukti yang teliti dan transparan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak hanya didasarkan pada opini politis, tetapi juga pada fakta hukum yang sah.

Asumsi ini semakin kuat dengan munculnya nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses pencalonannya melibatkan berbagai kiat yang menggunakan otot kekuasaan dan manipulasi hukum yang sulit dipahami secara sehat nalar.

Beberapa pihak yang tidak percaya pada integritas pemilihan presiden mendatang menciptakan isu hangat terkait pemakzulan. Mereka menduga bahwa pemilihan presiden selanjutnya akan diwarnai oleh oto politik, dimana langkah-langkah yang diambil untuk memenangkan pasangan calon tertentu dianggap kontroversial.

Pendapat Yusril Mahfud Soal Isu Hot Politik Pemakzulan Presiden

Respon Yusril Ihza Mahendra: Ketiadaan Dasar Konstitusional dalam Petisi Pemakzulan

Yusril Ihza Mahendra, yang dikenal sebagai ahli tata negara, menilai bahwa petisi pemakzulan terhadap Jokowi adalah inkonstitusional. Ia merinci bahwa hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pandangannya, proses pemakzulan tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu satu bulan, dan ia menegaskan bahwa hal tersebut mustahil.

Yusril juga menjelaskan bahwa seharusnya dilakukan atas dasar hukum dan kesalahan yang jelas, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lainnya. Menyatakan bahwa pemakzulan adalah instrumen yang seharusnya digunakan sebagai respons terhadap tindakan-tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.

Dengan demikian, pandangan Yusril Ihza Mahendra menyoroti pentingnya konsistensi dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam menghadapi isu , serta menekankan perlunya dasar yang kuat dan bukti yang jelas dalam proses tersebut.

Respon Mahfud MD: Memandang Isu Sebagai Indikator Demokrasi

Mahfud MD, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, memberikan responsnya terhadap isu pemakzulan ini dengan menyatakan bahwa dia tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya, laporan semacam itu seharusnya disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terkait penyelenggaraan pemilu.

Mahfud MD menyatakan bahwa munculnya usul menandakan adanya ketidakberesan dalam proses demokrasi saat ini. Ia menyoroti situasi di mana seorang pimpinan negara terpaksa dihadapkan pada wacana pemakzulan sebagai bentuk oto-kritik di akhir masa jabatannya. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran akan stabilitas demokrasi dan perluasan pemahaman terhadap aturan-aturan yang mengatur proses .

Baca Juga : Yusril Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Berita Viral

63 Lembaga Resmi Survei KPU 2024.

Saat Indonesia bersiap menyambut pemilihan presiden tahun 2024. Komisi Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam memastikan proses pemilu yang transparan dan adil tersebut baru-baru ini mengumumkan terpilihnya 63 Lembaga Survei Resmi yang akan memainkan peran penting dalam mengukur opini publik dan memberikan penghitungan hasil pemilu secara cepat. Langkah ini sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1035 Tahun 2023 yang menguraikan pedoman teknis pendaftaran lembaga survei atau pemungutan suara.

Proses Pendaftaran dan Timeline

Berdasarkan keputusan tersebut, lembaga tersebut secara resmi terdaftar selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Proses pendaftaran dimulai tepat setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor 1035 pada 16 Agustus 2023. Menariknya,Lembaga Survei yang pertama kali mengajukan pendaftaran tercatat pada 21 Agustus 2023, hanya lima hari setelah terbitnya keputusan tersebut.

Memastikan Legitimasi

Untuk menjamin keabsahan hasil survei dan hitung cepat, lembaga terpilih wajib mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022. Aturan ini fokus pada partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kepatuhan terhadap pedoman ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilu.

Fokus pada Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Lembaga Survei Indonesia

Lembaga Survei Indonesia (LSI), melakukan survei khusus di Jawa Timur. Dalam temuannya, mereka menempatkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di posisi teratas dengan dukungan 46,7 persen. Fokus regional ini memberikan wawasan berharga mengenai preferensi pemilih di Jawa Timur, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai lanskap pemilu.

Status Institusi Terdaftar

Dari 63 yang mengajukan pendaftaran, 33 lembaga telah diterbitkan surat keterangan terdaftar menandakan status resminya dalam proses pemilu. 26 institusi lainnya sedang dalam proses mendapatkan sertifikat terdaftarnya. Namun ada empat yakni Indonesia Political Opinion (IPO), Median, Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) sedang dalam proses merevisi atau melengkapi dokumen yang diperlukan.

Seleksi resmi 63 lembaga untuk pemilihan presiden Indonesia tahun 2024 merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi, keadilan,
kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
Karena lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam mengukur opini publik dan memberikan perhitungan hasil pemilu secara cepat.
maka kepatuhan mereka terhadap peraturan dan pedoman adalah hal yang sangat penting. Upaya yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan status pendaftaran semua lembaga, termasuk empat dokumen yang sedang direvisi, menyoroti komitmen terhadap sistem pemilu yang kredibel dan akuntabel di Indonesia.

Baca Juga : HUT PDI-P KE 51 Megawati Soekarno Putri

Berita Viral

HUT PDI-P KE 51 Megawati Soekarno Putri

Dalam pidatonya,Megawati menekankan perlunya menghindari pengambilan keputusan hanya berdasarkan citra eksternal seorang kandidat. Dia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perilaku jahat atau intimidasi selama masa kampanye. Megawati menegaskan bahwa dia telah mengambil langkah proaktif untuk mengatasi potensi perundungan dan menyatakan bahwa dia telah meminta bantuan pengacara untuk menangani masalah tersebut.

Rekam jejak
Megawati menekankan pentingnya rekam jejak seorang pemimpin dalam menentukan kelayakannya untuk menjabat. Ia mendorong masyarakat untuk menyelidiki pencapaian dan kegagalan para kandidat,mengevaluasi bagaimana tindakan mereka di masa lalu selaras dengan kebutuhan bangsa. Dengan meneliti rekam jejak seorang pemimpin, pemilih dapat memperoleh wawasan tentang kompetensi dan dedikasinya terhadap pelayanan publik.

Moral dan Etika
Presiden kelima ini menekankan peran moral dan etika dalam kepemimpinan. Megawati berpandangan bahwa pemimpin harus memiliki nilai-nilai yang selaras dengan masyarakat Indonesia. Komitmen seorang pemimpin terhadap integritas, kejujuran, dan perilaku etis sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan di antara warga negara. Megawati menyerukan sebuah negara di mana para pemimpinnya memimpin dengan memberi contoh, mengedepankan budaya akuntabilitas dan transparansi.

Tanggung jawab
Megawati menggarisbawahi pentingnya rasa tanggung jawab seorang pemimpin terhadap bangsa. Pemimpin, tegasnya, harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya, terutama di saat krisis. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab pemerintahan dan menanggapi kebutuhan masyarakat sangat penting untuk kepemimpinan yang efektif. Megawati meminta para pemimpin untuk mengutamakan kesejahteraan bangsa di atas kepentingan pribadi atau politik.

Memahami Harapan Rakyat
Megawati menyampaikan perlunya pemimpin memiliki pemahaman mendalam mengenai harapan dan aspirasi masyarakat Indonesia yang beraga. Ia mendesak para pemimpin untuk terlibat dengan masyarakat mendengarkan kekhawatiran mereka menyusun kebijakan yang mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa dengan memupuk empati dan hubungan dengan masyarakat para pemimpin dapat membuat kebijakan yang selaras dengan kebutuhan seluruh masyarakat.

HUT PDI-P KE 51 Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi belakangan menjadi headline karena tak menghadiri perayaan HUT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ketidakhadiran tak terduga ini membangkitkan rasa penasaran publik. Sehingga muncul pernyataan dari yang menyatakan pemahaman dan rasa hormat partainya terhadap komitmen terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala negara.

Prioritas Komitmen Nasional

Chico Hakim menegaskan sikap partai atas ketidakhadiran Jokowi dengan menyatakan bahwa tugas Presiden terhadap negara lebih diutamakan daripada acara partai. Dalam konferensi pers yang digelar di Lenteng Agung, Jakarta. Klarifikasi mengenai sikap partai tersebut dengan menegaskan menghormati dan mengakui agenda Jokowi untuk bangsa.

Simbol Kedewasaan Politik

Keputusan untuk tidak menghadiri dinilai banyak pihak sebagai wujud kedewasaan politik dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan fungsi partai.
Langkah ini mencerminkan penyimpangan dari praktik politik tradisional,
di mana para pemimpin mungkin memprioritaskan keterlibatan partai untuk memperkuat aliansi politik dan mempertahankan loyalitas partai.

Tanggapan Hormat PDIP

PDIP sebagai partai yang menaungi Jokowi menyikapi ketidakhadirannya dengan penuh pengertian dan rasa hormat. Pernyataan Chico Hakim menegaskan komitmen partai untuk mendukung Presiden dalam upayanya mengatasi tantangan bangsa. Respons pemahaman PDIP semakin menekankan pentingnya mengutamakan kesejahteraan dan kemajuan bangsa dibandingkan peristiwa politik internal.

Keputusan Presiden Joko Widodo tidak menghadiri HUT PDIP karena kunjungan kerjanya ke luar negeri memicu perbincangan mengenai keseimbangan antara tugas negara dan keterlibatan partai.
Kepemimpinan Jokowi dalam hal ini menjadi contoh bagi era baru politik di mana tanggung jawab nasional lebih diutamakan menandai langkah signifikan menuju lanskap politik di Indonesia yang lebih matang dan terfokus.

Baca Juga : 5 Model Potongan Rambut Pria Hits 2024

Berita Viral

Bahlil Sindir Anies: Etika ?

10 Januari 2024
Di tengah intensnya lanskap politik menjelang Pemilihan Presiden mendatang, dimensi etika kepemimpinan menjadi sorotan. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan politikus Partai Golkar, bersikap kritis terhadap penekanan Anies Baswedan pada etika saat debat calon presiden ketiga. Lahadalia yang merupakan pendukung calon presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti Anies agar tidak terlalu pintar dalam soal etika.

Penekanan Etis Anies:
Anies Baswedan, Gubernur Jakarta saat ini dan calon presiden nomor urut 1 sangat vokal tentang pentingnya standar etika dalam kepemimpinan. Pada debat ketiga ia mempertanyakan hubungan antara standar etika presiden dan kemampuan menjaga keamanan negara. Anies berpendapat para pemimpin harus mengutamakan nilai-nilai di atas hal-hal teknis dan bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang mereka yakini.

Kekecewaan dan Kesedihan:
Mengungkapkan kekecewaannya, Bahlil mengaku sedih dengan sikap Anies Baswedan saat berdebat. Hubungan emosional antara keduanya, yang berakar pada sejarah bersama di HMI menambah dimensi personal dalam kritik tersebut. “Saya juga sedih. Sebagai juniornya, Mas Anies adalah senior saya tapi kalau dilihat standar etikanya seperti itu,” keluh Bahlil.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Kritik Bahlil:
Bahlil Lahadalia meski mengakui Anies sebagai seniornya semasa di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengkritik Anies atas apa yang dianggapnya sebagai kepura-puraan yang beretika tinggi. Lahadalia menyarankan agar Anies tidak terlalu percaya diri dengan standar etikanya dan menyerukan peninjauan lebih dekat terhadap model etika yang dihadirkan Anies. “Jadi jangan merasa terlalu pintar dalam etika, mari kita lihat modelnya juga,” tegasnya menantang Anies untuk merefleksikan perilaku etisnya sendiri.

Ketika wacana politik semakin intensif menjelang pemilihan presiden perdebatan mengenai etika menjadi pusat perhatian. Kritik Bahlil Lahadalia terhadap Anies Baswedan tidak hanya menantang penekanan kandidat presiden pada etika tetapi juga menggarisbawahi pentingnya mencermati model etika pemimpin. Benturan perspektif antar tokoh politik ini mengingatkan bahwa pertimbangan etis memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan publik dan mempengaruhi hasil pemilu.

Baca Juga : Debat Panas Informasi Pertahanan Keamanan Negara

Berita Viral

PRESIDEN JOKOWI RESMIKAN PIPA AIR ANCOL SENTIONG

JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi hari ini resmi meresmikan proyek pipa air Ancol Sentiong. Upacara akbar tersebut berlangsung di lokasi Ancol Sentiong. Acara ini mendatangkan para tamu terhormat, pejabat pemerintah, dan warga setempat berkumpul untuk menyaksikan peristiwa monumental tersebut.

Dalam pidato pengukuhannya, Presiden Jokowi menyampaikan kegembiraannya atas peluncuran proyek infrastruktur penting yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Lebih terkhususnya yang berada di Jakarta.

Jaringan pipa air Ancol Sentiong, yang membentang beberapa kilometer. Hal ini bertujuan untuk menyediakan sumber air bersih yang berkelanjutan dan dapat diandalkan untuk wilayah sekitarnya. Dengan kejeniusannya yang khas, Jokowi mencairkan suasana dengan bercanda.

“Dengan selesainya pipa air ini, warga yang kehausan tidak perlu lagi menempuh perjalanan bermil-mil hanya untuk melepas dahaga. Kami hadirkan air lebih dekat dengan Anda!” Massa pun tertawa terbahak-bahak mengapresiasi komitmen Presiden dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Jokowi Jelaskan Pentingnya Air Bersih

Presiden Jokowi menekankan pentingnya menjamin akses terhadap air bersih. Ia menekankan bahwa air bersih bukan hanya merupakan kebutuhan dasar tetapi juga merupakan hak dasar setiap warga negara. Lebih lanjut ia menambahkan. “Dengan selesainya jaringan pipa air Ancol Sentiong, kami membuka jalan menuju masa depan di mana tidak ada masyarakat Indonesia yang perlu khawatir akan kelangkaan air bersih.” Proyek ini merupakan bukti komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan dan memenuhi janjinya untuk menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.

Kepemimpinan Jokowi dalam memprioritaskan kebutuhan rakyat dan memanfaatkan pembangunan infrastruktur demi kemajuan masyarakat patut diacungi jempol.

Peresmian pipa air Ancol Sentiong kembali menandai tonggak sejarah upaya tiada henti Presiden Jokowi dalam memberikan pelayanan penting kepada bangsa. Acara diakhiri dengan peresmian plakat peringatan selesainya proyek infrastruktur penting ini oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut melambangkan dedikasi pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Di penghujung acara, sorak-sorai dan tepuk tangan pun memenuhi suasana. Ini menandakan apresiasi dan rasa terima kasih masyarakat Indonesia terhadap pemimpin tercinta, Presiden Jokowi. Keberhasilan implementasi proyek pipa air Ancol Sentiong tidak diragukan lagi akan memberikan dampak transformatif terhadap kehidupan jutaan orang. Memastikan masa depan yang lebih cerah dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Presiden Jokowi Resmikan Pipa Air Ancol Sentiong

Pagi ini, di tengah semaraknya Indonesia, terjadi sebuah peristiwa bersejarah yang ditandai dengan peresmian pipa air ancol sentiong oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam momen ini, Bapak Presiden Jokowi dengan penuh kebanggaan dan semangat menggelar acara peresmian yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Ancol Sentiong.

Peresmian ini menjadi momen penting dalam upaya pemerintah untuk memajukan sektor infrastruktur dengan memberikan akses air bersih yang aman, terjangkau, dan nyaman bagi penduduk di sekitar Ancol Sentiong. Pipa air yang diresmikan hari ini akan menjadi sumber kehidupan bagi ribuan keluarga di wilayah ini.

Selaras dengan visi pemerintah, Bapak Presiden Jokowi meyakinkan masyarakat bahwa akses air bersih adalah hak fundamental yang akan diupayakan oleh pemerintah. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeadilan agar seluruh rakyat Indonesia merasakan manfaat dari pembangunan ini.

Peresmian ini bukan hanya menandai selesainya proyek pipa air Ancol Sentiong, tetapi juga memberi harapan baru bagi masyarakat setempat. Dengan adanya pasokan air yang memadai, diharapkan kualitas hidup mereka akan meningkat secara signifikan. Selain itu, proyek ini juga akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha daerah untuk berkembang.

Tidak hanya itu, keberadaan pipa air ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup dan menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam peresmian ini, Bapak Presiden Jokowi tidak hanya meresmikan pipa air, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pelestarian alam untuk generasi mendatang.

Penutupan Jokowi Dalam Acara Peresmian

Terakhir, Bapak Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek ini, termasuk pihak swasta yang turut berkontribusi. Beliau berharap bahwa peresmian pipa air Ancol Sentiong ini menjadi langkah awal dalam membangun Indonesia yang lebih baik, di mana setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap air bersih.

Dengan peresmian pipa air Ancol Sentiong ini, Bapak Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk terus berjuang memajukan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Semangat ini akan terus membara, dan diimbangi dengan langkah-langkah nyata untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dan sejahtera.

BACA JUGA : ELEKTABILITAS CAPRES REPUBLIK INDONESIA 2024