JAKARTA – Ratusan ribu buruh dikabarkan hari ini menggelar aksi mogok nasional pada Kamis 30 November 2023. Aksi ini akan diselenggarakan pada setiap kawasan-kawasan industri seluruh Indonesia.
Para buruh ini menuntut dan meminta kepada gubernur untuk tidak merubah besaran kenaikan upah minimum Kabupaten/kota (UMK) yang sudah direkomendasikan oleh Bupati/Wali kota.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai bahwa Kabupaten Bekasi adalah salah satu lokasi yang berpotensi mengalami lumpuh total. Hal ini dikarenakan ada sekitar 500 ribu buruh yang akan mengikuti aksi tersebut.
“Diperkirakan Kabupaten Bekasi bisa sampai 500 ribu buruh yang ikut serta dalam aksi. Disarankan menghindari datang di atas jam 9, karena nanti itu lumpuh total. Saran kami, sebelum jam 8 di Cikarang EJIP, di Hyundai Jababeka,” ucapnya. pada Rabu (29/11/23).
Mogok Kerja Aksi Buruh di indonesia
Mogok nasional buruh ini akan berlangsung di sejumlah titik di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu, para buruh di Jawa Timur, Makassar, hingga Banjarmasin juga akan ikut turun dalam aksi ini.
Aksi yang diperkirakan akan melibatkan ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia ini menuntut kepada gubernur di tiap provinsi untuk menaikkan upah sebesar 15 persen.
Sebelumnya, bupati/wali kota pada tiap daerah telah mengirimkan rekomendasi besaran kenaikan UMK-nya kepada gubernur. Dari data yang dikirimkan, ada yang menaikkan UMK hingga di atas 10 persen, namun kebanyakan di rentang 2-4 persen saja.
Pemerintah Kota Bandung adalah salah satu kota yang mengusulkan kenaikan UMK paling tinggi. Mereka meminta kenaikan sebesar 17 persen, disusul Kabupaten Bandung 15,81 persen, selanjutnya Kabupaten Bandung Barat 14,81 persen. Ada juga kenaikan yang besar diajukan dari Kabupaten dan Kota Bekasi sebesar 14 persen, dan juga ada dari Karawang sebesar 13 persen.
Rekomendasi kenaikan UMK itu masih jauh di atas penetapan kenaikan UMP dari Jawa Barat. Jawa Barat hanya naik 3,57 persen menjadi Rp 2.057.495. Meskipun untuk UMK telah direkomendasikan oleh pemerintah kabupaten/kota, keputusan besaran kenaikan UMK akan ditetapkan oleh gubernur.
Selain dari menuntut kenaikan UMK berdasarkan rekomendasi dari bupati/wali kota. Masa aksi para buruh juga menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevisi kenaikan UMP menjadi 15 persen. Sebelumnya, UMP Jakarta telah ditetapkan hanya naik 3,6 persen menjadi Rp 5,06 juta.
BACA JUGA : PNEUMONIA TERJADI DI CHINA, MENKES RI ANTISIPASI