Jakarta – Viral Panitia Khusus Haji (Pansus) DPR, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kantor. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Kementerian Agama (Kemenag). Dan Pansus menyebut ada satu orang saksi yang tidak bisa hadir dalam rapat Pansus, karena berada di luar negeri. Ternyata salah satu saksinya ada di Kementerian Agama!
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus, yaitu Haji Marwan Dasopang di kantor Siskohat. Kementerian Agama, Jl Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu 04 Agustus 2024.
Marwan Dasopang mengatakan, bahwa Pansus telah memanggil Hasan Afandi . Yang saat ini, menjabat Kasubdit Data dan Siskohat Ditjen PHU Kementerian Agama. Namun hal tersebut berdasarkan informasi, Sekjen Kementerian Agama kepada Panitia Khusus Haji. Hasan tidak bisa menghadiri, undangan tersebut di karenakan sedang berada di Arab Saudi.
“Kami pun mendapatkan kabar bahwa, saksi yang kami panggil kemarin berhalangan hadir. Karena sedang menjalankan tugas dan ditugaskan ke Mekkah, sehubungan dengan perubahan teknis pendaftaran jemaah haji. Jadi ada IT baru yang akan diterapkan oleh pihak saksi. Pemerintah Saudi. Mereka dikirim ke sana,” kata Marwan Dasopang.
Legislator : Kemenag Halangi Pansus!
“Kita curiga, ada dua curiga, yang satu mengulur-ulur waktu, yang kedua mungkin orangnya ada di sini. Jadi kita datang ke sini, ternyata orangnya ada di sana, namanya Hasan Afandi, yang di atas, orang itu kita telepon, di sana tadi orangnya di sini. Jadi kami, kami akan menegur Sekjen yang bilang kalau mereka ada di luar, katanya.
BACA JUGA : Curhatan Wanita Bekerja Di Jaksel, Menempuh Jarak Enam Jam Dari Karawang
Di tempat yang sama, Anggota Pansus Haji Marwan Jafar melihat sejumlah pejabat di Kementerian Agama sengaja menghindari pemanggilan Pansus Haji. Menurut dia, upaya penghindaran tersebut dilakukan karena diduga ada sejumlah penipuan yang dilakukan Kementerian Agama saat menyelenggarakan ibadah haji tahun 2024.
Jadi di Kemenag, pejabatnya sengaja menghindari dan tidak mau datang ke Pansus karena banyak penipuan yang dilakukan Kemenag, kata Marwan Jafar.
Penipuan yang diduga dilakukan pejabat Kementerian Agama adalah dengan memasukkan daftar orang yang boleh mengikuti ibadah haji melalui jalur khusus haji padahal baru mendaftar.
“Misalnya yang umur nol tahun sudah bisa naik haji khusus dengan harga tertentu, ada tangan lain misalnya. Nah, banyak sekali pertanyaan seperti ini dan ini dan travel recognition sudah ada dan siapa sajakah itu?” tangan tertentu?, “katanya.
Marwan Jafar mengatakan Pansus Haji akan terus mendalami pengelolaan haji yang sarat permasalahan. Menurut dia, pemeriksaan juga dilakukan pada pejabat tinggi di Kementerian Agama.
“Iya bisa kita tebak, kalau di atas berarti direktur, di atas berarti dirjen, di atas berarti Menteri, di antara orang-orang itulah yang kemungkinan besar akan membuat intervensi haji 2024 menjadi kacau,” ujarnya.