Thu. Jun 13th, 2024

Tanggal: 9 Januari 2024

Dalam Perdebatan Sengit Antar Calon Presiden Pada 7 Januari 2024.
Isu Pertahanan Keamanan Negara menjadi pusat perhatian, sehingga mendorong Presiden Joko Widodo menekankan keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan dalam menjaga kepentingan negara. Perdebatan tersebut diwarnai ketegangan ketika calon presiden nomor urut 1 mendesak calon nomor urut 2 dan Menteri Pertahanan Nasional Prabowo Subianto untuk meminta masukan mengenai strategi Keamanan Pertahanan Negara.

Menteri Prabowo Subianto yang dikenal tegas dalam bidang keamanan.
Dengan tegas menegaskan bahwa data mengenai pertahanan dan keamanan negara bersifat rahasia dan tidak bisa diungkapkan begitu saja kepada publik. Ia menekankan sifat rahasia dari informasi tersebut, dan menggarisbawahi potensi risiko yang terkait dengan penyebaran informasi tersebut secara terbuka.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid
dengan menekankan bahwa pengungkapan data pertahanan menimbulkan risiko signifikan terhadap kedaulatan negara.
Menurut Hafid Data pertahanan negara tidak bisa sembarangan dibagikan dan harus diperlakukan sebagai rahasia negara, hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu yang memang benar-benar perlu mengetahuinya.

Presiden Joko Widodo : Pentingnya Penanganan Informasi Pertahanan dan Keamanan Negara Secara Bijaksana

Aspek-Aspek Lain Harus Tetap Dirahasiakan.

Pentingnya Penanganan Informasi Pertahanan dan Keamanan Negara Secara Bijaksana.
Aspek-aspek tertentu dari aparatur pertahanan negara yang disebut dengan “alusista” boleh disebarluaskan secara publik .Sedangkan aspek-aspek lain harus tetap dirahasiakan.
Presiden menekankan perlunya kehati-hatian dalam menangani informasi sensitif tersebut,
Dengan menyatakan dalam sebuah wawancara.
ada banyak hal yang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut strategi besar yang dimiliki negara tidak semuanya bisa dibuka seperti toko kelontong. Ujar Presiden joko widodo.

Meutya Hafid Mengkritisi Calon Presiden
yang mendesak agar data pertahanan negara diungkap saat debat publik,Karena kurangnya pemahaman mereka mengenai potensi risiko terhadap negara.
Ia bersyukur Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak menyerah pada tekanan untuk mengungkapkan data pertahanan Indonesia secara rinci,
Terutama mengingat perdebatan tersebut menarik perhatian global.

Wakil Ketua TKN, Prabowo Gibran.
Menyayangkan adanya politisasi data rahasia pertahanan, dan menuding ada pihak yang menggunakannya untuk menyudutkan lawan politik.
Gibran menyoroti kondisi geopolitik yang rapuh di seluruh dunia menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati dalam menangani informasi pertahanan yang sensitif.
Khususnya dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.

Ketika perdebatan berlangsung di tengah ketidakpastian global, konsensus di antara tokoh-tokoh penting, termasuk Presiden Joko Widodo dan Meutya Hafid.
Menggarisbawahi perlunya menjaga keamanan nasional sambil menghadapi tantangan wacana publik mengenai masalah pertahanan yang sensitif.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di dunia yang saling terhubung,
Keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan sangat penting bagi kesejahteraan dan keamanan negara.

Baca Juga : Aduh Cuek Prabowo dan Anies Tolak Jabat Tangan